Pesawat Tempur Israel (Foto: RIA Novosti)

WASHINGTON - Seorang analis mengatakan, kekuatan udara Israel bukanlah tandingan Iran. Bahkan secara lebih tegas analis itu menyebutkan, Israel masih kekurangan pesawat tempur jika ingin menyerang Iran.

"Intinya adalah meskipun Israel unggul dalam beberapa penyerangan seperti serangan terhadap reaktor nuklir Irak pada tahun 1981 dan serangan terhadap fasilitas nuklir Suriah  yang tengah dalam tahap pembangunan empat tahun lalu, namun Iran adalah cerita lain. Israel tidak memiliki kemampuan untuk menjangkau Iran, bahkan negara ini tidak memiliki persenjataan yang cukup canggih untuk merusak fasilitas nuklir bawah tanah Iran, baik yang terkubur di bunker ataupun di area pengunungan," ujar seorang analisis kepada The New York Times seperti dikutip Arutz Sheva Selasa, (21/2/2012).

Sementara itu pernyataan seorang mantan anggota intelijen Amerika Serikat (AS) Letnan Jenderal David A Depulta menguatkan pernyataan analis tersebut.

"Hanya satu negara superpower di dunia ini yang dapat melakukan serangan itu, yakni AS. Israel cukup memilih negara mana yang ingin diserang," ujarnya.

Artikel di The New York Times ini dilansir ketika penasihat keamanan nasional Presiden Barack Obama, Tom Donilon justru tengah berada di Yerussalem untuk bertemu dengan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Meski tidak ada konfirmasi pasti terkait hal yang dibicarakan kedua pihak, namun sebuah sumber menyebutkan kedatangan Tom Donilon ke Israel untuk memperingatkan negara itu agar membatalkan rencana serangannya ke Iran.

Sebelumnya diperkirakan butuh waktu satu bulan untuk menyelesaikan skenario serangan Israel ke Iran. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka serangan ini akan menimbulkan perang di kawasan Timur Tengah dan ancaman Iran untuk menutup Selat Hormuz akan menjadi kenyataan.

Sejumlah pejabat AS menilai, Israel tidak perlu menyerang Iran karena sanksi ekonomi yang dijatuhkan AS terhadap Iran dinilai sudah menunjukkan hasilnya.

"Ini hanya masalah waktu sampai akhirnya Iran menyadari mereka harus mengubah kebijakan program nuklirnya atau akan menghadapi bencana ekonomi," imbuh sejumlah pejabat AS.