JAKARTA – Protes terhadap eksekusi terpidana mati gembong narkoba asal Australia, merujuk pada anggapan Indonesia melanggar hak asasi manusia (HAM). Namun tak sedikit pula yang merasa bahwa justru kedua negara itulah yang amnesia sejarah di mana mereka juga melanggar HAM berat.

Sebelumnya, Menko Polhukam, Tedjo Edhi Purdjiatno pernah mengecam balik anggapan Australia dan Belanda soal eksekusi mati warga negara mereka, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.
 
Menteri Tedjo balik mempertanyakan soal sejumlah kejadian pelanggaran HAM semasa Perang Kemerdekaan Indonesia oleh pasukan Belanda di bawah pimpinan Raymond Westerling.


Senada dengan kecaman balik itu, tokoh Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB), Batara R. Hutagalung, memaparkan bagaimana sedianya tak hanya Belanda, tapi juga Inggris dan Australia ikut andil dalam beberapa peristiwa keji di masa Perang Kemerdekaan 1945-1949.

“Mereka (Australia dan Belanda) bicara HAM soal terpidana mati narkoba itu, tapi mereka juga amnesia sejarah soal keterlibatan pembantaian di Sulawesi Selatan,” ungkap Batara , Jumat (13/3/2015).

“1 Februari 1947, anak buah Westerling membantai 600 masyarakat suku Mandar. Tidak hanya Belanda, tapi juga Inggris dan Australia. Mereka punya perjanjian rahasia membantu Belanda untuk menguasai Indonesia lagi. Australia ikut melakukan pembantaian di Sulsel,” tambahnya.

Sebelum gencarnya soal protes dan usaha Australia menyelamatkan Sukumaran dan Chan yang merupakan gembong narkoba Bali Nine; satu warga Belanda, Ang Kiem Soei sudah lebih dulu dieksekusi terkait kasus yang sama pada Januari 2015.

Hal itu membuat duta besar Belanda, Rob Swartbol ditarik pulang dari Jakarta ke Belanda. Meski begitu, Swartbol kembali ke Indonesia sejak Februari 2015.